Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pagu indikatif anggaran empat kementerian koordinator Pemerintahan Jokowi-JK pada 2020.
Dari total anggaran yang diusulkan empat menteri tersebut secara keseluruhan mencapai sebesar Rp1,262 triliun.
Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengusulkan anggaran Kemenko PMK sebesar Rp 226 miliar.
Puan mengatakan, dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya di empat kemenko, kami yang paling sedikit dikeluarkan dari Banggar. Itu angkanya panjang sekali tapi nilainya dikit sekali," ungkap Puan di Ruang Sidang Rapat Baggar, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Kemudian Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengusulkan pagu indikatif anggaran Kemenko Perekonomian pada 2020 sebesar Rp 409,35 miliar. Angka tersebut turun sebesar Rp4,8 miliar dari pagu anggaran yang diajukan pada 2019.
"Penurunan anggaran tidak berarti menurunkan kinerja Kemenko Perekonomian," kata Darmin.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto mengusulkan anggaran 2020 sebesar Rp 282,76 miliar. Angka ini naik tipis dibandingkan pagu anggaran 2019 yang sebesar Rp 281,47 miliar.
Terakhir, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan anggaran untuk dilingkungan kementeriannya sebesar Rp 344,54 miliar.
"Kebijakan anggaran Kemenko Maritim 2020 untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian," ujar Luhut.
Adapun total anggaran yang diusulkan oleh keempat menko adalah Rp 1,262 teriliun. Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir pun menyetujui usulan anggaran masing-masing kemenko pada 2020.
Di Depan Banggar DPR, Menko Darmin Paparkan Kondisi Ekonomi RI
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1524967/original/052067100_1488471327-20170302-Bincang-Ekonomi-Darmin-Nasution-FRR.jpg)
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja bersama dengan empat menteri koordinator Pemerintahan Jokowi-JK.
Adapun rapat ini membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian koordinator (Kemenko) dalam APBN Tahun 2020.
Dari pantauan merdeka.com, rapat dimulai pukul 10.40 WIB dan diikuti oleh empat pimpinan kementerian koordinator diantaranya Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengawali pemaparannya dengan membeberkan kondisi perekonomian secara nasional. Dia mengatakan, meski ekonomi dalam negeri tengah diterpa ketidakpastian global tapi ekonomi RI masih cukup baik.
"Ekonomi global sebenernya tidak kondusif apalagi setelah ada perang dagang dan berbagai tekanan gejolak politik global namun di tengah situasi seperti itu ekonomi kita masih mampu mencetak pertumbuhan meski tidak cepat peningkatan terjadi setiap tahun ke tahun," kata dia di ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Darmin membeberkan, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2015 terus meningkat hingga 2018. Pada 2015, ekonomi RI tumbuh 4,88 persen, selanjutnya pada 2016 tumbuh sebesar 5,03 psrsen. Kemudian pada 2017 tumbuh menjadi 5,03 persen dan pada 2018 mencapai 5,17 persen.
"Jadi artinya walaupun ada tekanan kita masih bisa cetak pertumbuhan yang sedikit meningkat dari tahun ketahun," imbuhnya.
Darmin menambahkan, indikator ekonomi lain yang menunjukan kondisi ekonomi Ri membaik yakni ditujukan dari laju inflasi. Sejak 2015 hingga ke 2018 inflasi selalu menunjukan atau berada di bawah rata-rata 3,5 persen dari target yang dipatok pemerintah.
"Indikator lain dan sosial menunjukan konsisten yaitu inflasi. Inflasinya dari 2015 ke 2018 dia disekitar 3,5 persen ke bawah kecuali 2016 3,6 persen," kata dia.
Di samping itu faktor lain yang menunjukan perbaikan yakni tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio yang juga turut mengalami penurunan dati tahun ke tahun. "Itu menunjukan gabungan dari semua ini pertumbuhan kita kualitasnya baik. Itu secara ringkas gambaran ekonomi kita," pungkasnya.
Menko Puan Usul Anggaran Kemenko PMK Rp 226 Miliar pada 2020
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2743819/original/020070800_1551778780-20190305-Puan-Maharani-1.jpg)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengajukan pagu indikatif anggaran Kemenko PMK di 2020 sebesar Rp 226 milar. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan empat menteri koordinator Pemerintahan Jokowi-JK.
Menko Puan mengatakan dari jumlah anggaran tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua program yakni melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain sebesar Rp 119 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijkan pembangunan manusia dan kebudayaan senilai Rp 106 miliar.
"Dengan alokasi anggaran itu kami usulkan ke Bappenas dan ke kemenkeu untuk penyesuaian," katanya di ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Dari hasil usulan tersebut, ada penyesuaian anggaran dari dua kementerian lembaga tersebut. Di mana semula dukungan manajemen dari sebelumnya Rp 119 miliar, menjadi Rp 136 dengan pertimbangan penyesuaian gaji dan tunjangan kerja di 2020.
Sementara program kedua yang diusulkan sebelumnya Rp 106 miliar ada penyesuaian menjadi Rp89 miliar dengan mempertimbangkan egektifitas dan efisiensi anggaran. "Tapi penyesuaian itu tidak akan merubah pagu total Rp226," imbuhnya.
Di sisi lain, Menko Puan juga membeberkan beberapa fokus kinerja lingkup kementerian di 2020. Salah satunya adalah kesejahteraan rakyat melalui pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Kemudian fokus selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui beasiswa bidikmisi, vokasi, dana desa, pemerdayaan perempuan dan pemuda. Dan terkahir pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter bangsa, budaya prestasi, dan pelayanan publik.
Seperti diketahui, fokus kinerja Pemerintah Jokowi-JK di 2020 mendatang mengangkat tema besar Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berkampanye saat jeda rapat dengan DPR. Ia mengimbau anggota DPR untuk mengurangi sampah plastik.
No comments:
Post a Comment